Prioritas Pekerja Lokal, Jadi Salah Satu Poin Bahasan Raperda Ketenagakerjaan Tabalong

TVTABALONG – Menindaklanjuti rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara ketenagakerjaan, Komisi I Dprd Tabalong menggelar pertemuan dengan instansi terkait pada 11 Mei 2021, di Aula Sekretariat DPRD Tabalong. Pada pertemuan ini dibahas rancangan peraturan ketenagakerjaan yang sempat tertunda karena adanya undang undang Cipta Kerja Omnibus law dari DPR RI.

Dalam rapat ini DPRD meminta kesepakatan substansi yang belum dianggap masuk untuk Raperda penyelenggara ketenagakerjaan ini. Sehingga tidak bertentangan dengan undang undang diatasnya.

Poin poin yang akan termuat di dalam Raperda ini masih terus disusun, salah satu poin yang akan dimuat dalam raperda penyelenggara ketenagakerjaan ini adalah, memprioritaskan pekerja lokal Tabalong. Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Supriani, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembahasan raperda ini, agar nantinya tidak bertentangan dengan UU Omnibus law.

“Karena ini masih menyesuaikan SKPD yang menangani untuk menyeleksi redaksi yang mungkin ada bertentangan dengan omnibus law, karena sudah sejak 2019 itu draf raperda sudah ada, lalu karena tadi mau diparipurnakan dan kami sudah menganggap itu cukup muatan raperdanya, ternyata sandungannya omnibus law, maka dipending lah itu, nanti kalau kita paripurnakan setelah uu omnibus law diberlakukan ternyata bertentangan, kan kada terpakai, jadi disini karena ini akan diselingi dengan omnibus law, kondisi kedepannya yang perlu kami lakukan terhadap Dinas dan tim raperda.” Kata Supriani, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong, Syaiful Ikhwan,menjelaskan isi Raperda yang termuat utamanya berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan, juga beberapa hal baru yang sifatnya lokal juga akan termuat di dalam raperda tersebut.

“Mungkin pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan, jadi istilahnya, ada beberapa, menindaklanjuti apa yang sudah diatur di undang undang, kemudian mungkin ada juga beberapa hal baru yang sifatnya lokal, dimasukkan untuk mendukung penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong.” Kata Syaiful Ikhwan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong.

Komisi I DPRD Tabalong bersama Dinas terkait mencoba memulai kembali rancangan yang sempat tertunda ini, meskipun tidak masuk dalam program prolegda, namun rancangan tetap disusun karena sempat tertunda dengan hadirnya undang undang cipta kerja. (Muhammad Ariadi).

Next Post

Program Pemulihan Ekonomi, Diskan Tabalong Siapkan Bantuan Budidaya Ikan di 32 Lokasi

Kam Jun 17 , 2021
TVTABALONG – Dinas Perikanan Tabalong, melalui bidang budidaya, akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuat budidaya ikan kolam dalam. Program tersebut merupakan salah satu program pemulihan ekonomi di sektor perikanan. Program tersebut akan disebar di 32 lokasi berbeda, di Kabupaten Tabalong, baik dari Wilayah Selatan, Tengah, Hingga Utara. Kepala Dinas […]