WFH Dihapuskan, ASN Terapkan Protokol Kesehatan Saat Bekerja

Tabalong – Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan, kembali mengeluarkan surat edaran baru terkait kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara di wilayahnya. Surat edaran dengan nomor P-592  secara garis besar menghapus kebijakan bekerja dari rumah, yang sempat diberlakukan karena pandemi covid-19.

Surat edaran ini merupakan tindaklanjut keputusan kemenpan dan kemendagri, yang mengatur kebijakan jam kerja secara fleksibel bagi setiap asn menyesuaikan kebijakan pada kondisi setiap daerah masing masing. Pelaksana tugas sekretaris bkpp tabalong, suriadi, mengatakan, surat edaran ini menghapuskan kebijakan sebelumnya, tentang sistem bekerja dari rumah dibuat secara terjadwal bergantian, dan berkelanjutan bagi asn dengan usia 50 tahun ke atas, serta asn dengan beberapa kartegori rentan kendala kesehatan.

“Jadi sudah tidak berlaku lagi, nah memang waktu kemaren itu yang 50 tahun ke atas ini bekerja dari rumah, termasuk ibu hamil dan menyusui itu bekerja dari rumah,dengan edaran ini semua ASN di Kabupaten Tabalong itu sudah bekerja melaksanakan tugas kedinasan di kantor.” Ucap Suriadi

Selain mengatur kebijakan baru terhadap jam kerja ASN, dalam surat edaran tersebut juga menegaskan, setiap skpd menerapkan protokol kesehatan pada setiap asn yang bekerja di lingkungannya.

Seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum beraktivitas,pengukuran suhu badan sebelum masuk kantor kepada setiap pegawai maupun tamu yang datang. Serta sterilisasi tempat kerja minimal 1 kali 24 jam. (Rangga)

Next Post

Kabar Baik, Mulai Akhir Mei 2020 KUA Buka Kembali Layanan Pernikahan

Rab Jun 10 , 2020
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Tabalong – Sejak 29 Mei 2020, Kantor Urusan Agama kembali memberikan layanan pernikahan bagi calon pasangan yang telah mendaftarkan pernikahan mereka. Namun pendaftaran pernikahan, hanya dapat dilakukan secara online melalui website, simkah.kemenag.go.id. Selain itu, kali ini pelaksanaan […]
error: