Upaya Sejahterakan Masyarakat, Pemkab Kembali Rapat Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tabalong – Pemerintah Kabupaten Tabalong, kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada 24 November 2020 di Tanjung. Melalui pembahasan raperda ini, Dinas Sosial sebagai leading sektor, meminta pihak terkait turut andil dalam upaya mensejahterakan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasalnya selain Dinas Sosial, raperda ini juga dapat digunakan SKPD lain, untuk mengayomi masyarakat, dalam menciptakan layanan yang tepat, terarah, dan melindungi. Raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari 13 bab serta 52 pasal. Meliputi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sasaran dan ruang lingkup kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan lainnya.

Kepala Dinas Sosial, Abu Bakar menuturkan, raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat penyandang masalah sosial di Tabalong.

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan social hakikatnya adalah ini akan memberikan payung hukum terhadap kegiatan kegiatan kesejahteraan social yang kedua ini akan memberikan suatu percepatan terhadap layanan bagi mereka yang termasuk di kelompok penyandang masalah kesejahteraan social jadi mereka nanti semakin dekat terhadap layanan semakin mudah mereka mengakses layanan tetapi juga semakin aman dan nyaman.” Kata Abu Bakar

Abu Bakar menambahkan, raperda ini jadi landasan hukum untuk mengayomi segala tata laksana, baik kebijakan yang diambil, maupun pelaksanaan tatanan di tingkat bawah, dalam mensejahterakan masyarakat di kabupaten tabalong.

Next Post

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Masuk Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sel Des 1 , 2020
Tabalong – Dinas Sosial Kabupaten Tabalong membuat terobosan baru berupa perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Terobosan tersebut dimasukkan kedalam rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dibahas Dinas Sosial bersama pihak terkait pada 24 November 2020. Perlindungan hukum yang dimaksud di dalam raperda tersebut diberikan kepada keluarga, kelompok, […]
error: