Untuk Kemakmuran Rakyat, Pemerintah Lakukan Sidang Pertimbangan Redistribusi Tanah

Tabalong – Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar sidang panitia pertimbangan landreform program redistribusi tanah kabupaten tabalong, di wisma tamu bersinar, pada 9 juli 2020. Panitia pertimbangan landreform terdiri dari bupati tabalong, kepala kantor BPN, Sekda, Intelkam Polres, KPH, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi – UKM, dan Disperkimtan.

Landreform, atau Reforma Agraria, adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Sidang membahas usulan tanah yang akan ditetapkan menjadi objek tanah redistribusi, berdasarkan hasil investarisasi objek dan subjek, serta pengukuran bidang dan pemetaan.

Penerima redistribusi tanah wajib memanfaatkan lahan tanah tersebut, menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah, memelihara kesuburan dan produktivitas tanah, melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah, serta menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah.

Bupati Tabalong selaku Ketua Panitia Pertimbangan Landreform, Anang Syakhfiani berharap, melalui kegiatan redistribusi tanah ini, masyarakat kabupaten tabalong mendapatkan kepastian tentang kepemilikan tanah.

“melalui kegiatan redistribusi ini kita berharap termasuk kegiatankegiatan lain seperti PTSL ya, warga masyarakat kabupaten tabalong mendapatkan kepastian tentang kepemilikan tanah.” Ucap Anang

Kepala Kantor Bpn Tabalong selaku wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landreform, Agus Sugiono menjelaskan, sebelum sidang telah dilakukan penelitian lapangan. Selanjutnya akan disiapkan usulan SK ke Kanwil BPN, lalu penerbitan sertifikat tanah milik masyarakat.

“Tahapan itu pada sampai tahap sidang panitia, yang mana sebelumnya telah dilakukan penelitian lapang, yang sebelumnya didahului oleh pengukuran, identifikasi, dan inventarisasi. Harapan kita program ini alhamdulillah berjalan lancar dan seterusnya kita akan menyiapkan usulan SK ke Kanwil BPN untuk mendapatkan SK tolnya, yaitu tanah objek landreform. Setelah keluar SK dari Kanwil, kita tindaklanjuti penerbitan sertifikat dan selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat.” Kata Agus

Agus Sugiono menjelaskan, melalui program ini BPN membantu masyarakat dalam mengurus proses kepemilikan tanah tersebut, secara gratis. Ia juga berharap target redistribusi tanah sebanyak 2500 bidang, yang merupakan terbanyak se kalsel, dapat selesai 100 persen di akhir tahun nanti.

Tinggalkan Balasan

Next Post

Dispersip Fokuskan Realisasi Anggaran 2019 Dalam Pembangunan Perpustakaan & Kearsipan Yang Inovatif

Sel Jul 14 , 2020
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Tabalong – Badan Anggaran DPRD Tabalong menggelar rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 bersama Dinas Perpustakaan dan arsip daerah pada 7 Juli 2020. Dalam rapat ini dispersip memaparkan realisasi anggaran 2019 yg difokuskan dalam perencanaan pembangunan perpustakaan […]
error: Content is protected !!