Tinjau Puskesmas Muara Uya, Komisi 1 DPRD Tabalong Minta Optimalkan Penggunaan Dana BLUD

Tabalong – Komisi satu DPRD Tabalong melakukan peninjauan ke Puskesmas Kecamatan Muara Uya. peninjauan dilakukan untuk memantau pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Puskesmas Muara Uya, baik melalui rawat jalan maupun rawat inap.

Pelayanan rawat jalan terpantau sepi, hal seperti ini berlangsung sejak pandemi covid-19. sementara itu, terlihat beberapa pasien yang mengisi kamar rawat inap.

Anggota komisi satu DPRD, Dokter Rusly Thamrin, menilai pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Uya cukup bagus. ia juga menyampaikan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, harus didukung dengan pendanaan yang mencukupi. dalam hal ini adalah dana BLUD, atau dana badan layanan umum daerah, bidang kesehatan.

“Persoalan yang kami temukan adalah mengenai pengelolaan BLUD. BLUD itu mereka punya penghasilan lumayan tinggi, contoh untuk 2019 itu kurang lebih 2M, nah mereka dibatasi untuk menggunakan 900 sesuai aturan yang mereka terima. Jadi kami tanya sisanya itu diapakan, mereka bilang masih ada di bank, sedangkan kebutuhannya itu meningkat. Oleh karena itu kami anggap ini sebuah masalah yang perlu kami bicara kan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.” Ujar Rusly.

Kepala Puskesmas Muara Uya, Tugiargo, mengatakan penyesuaian anggaran dana BLUD bidang kesehatan memang diperlukan, agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Terkait dana BLUD bidang kesehatan, komisi satu DPRD berencana melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, di kantor DPRD. selain membahas dana BLUD bidang kesehatan, rencananya juga membahas mengenai penanganan covid-19. (Alfi)

Next Post

Komisi 1 DPRD Tabalong Minta UPT Balai PKB Tingkatkan Layanan & PAD

Kam Apr 16 , 2020
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Tabalong – Komisi dua DPRD Tabaong bersama Dinas Perhubungan, UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, atau UPT Balai PKB, Bagian hukum Setda Tabaong, dan BPPRD Tabaong, kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, mengenai perubahan atas peraturan daerah kabupaten […]
error: