TVTABALONG – Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Tabalong, menggandeng sejumlah pengelola akun media sosial khususnya di Tabalong yang seringkali menyebarkan informasi publik. Hal tersebut dilakukan melalui pertemuan yang digelar 13 september 2019, dengan sejumlah admin media sosial.
Melalui pertemuan ini, Diskominfo dan Statistik Tabalong berniat menjalin kerjasama dengan admin media sosial penyebar informasi di Tabalong. Khususnya mereka yang memiliki lebih dari 168 ribu pengikut. Jalinan kemitraan ini, merupakan upaya Diskominfo untuk memangkas hoax atau berita bohong di masyarakat.
Kepala Diskominfo dan Statistik Tabalong, Febriadin Hapiz dalam paparannya berpesan agar admin media sosial penyebar informasi dapat membangun arus positif, khususnya tidak menyebar berita bohong dan ujaran kebencian ke tengah masyarakat.
“ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab secara langsung dari masing-masing admin, dan tentunta mulai hari ini dan seterusnya forum ini menjadi mitra diskominfo”papar Hapiz
“kita mencoba untuk membangun sebuah arus informasi yang positif, apapun yang terjadi di lar Tabalong, biarlah mereka. Tapi yang jelas, kita yang bersama-sama tinggal di sini, bagaimana membuat kota kita ini, kabupaten kita ini nyaman, sejuk”jelasnya lagi
Jenis akun media sosial yang saat ini dipantau Diskominfo dan Statistik fokus pada facebook. Seperti akun facebook Habar Tabalong, Humas Tabalong, Kejaksaan Tabalong, Aspirasi Masyarkat Tabalong, Tabalong Tempo Doeloe dan lainnya. Pasalnya menurut PLT Kabid Pengelolaan Saluran Komunikasi Informasi Publik Diskominfo Tabalong, Aunur Maulana, saat ini facebook menjadi media sosial yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Tabalong.
“untuk saat ini kita lebih banyak di media sosial FB, kalau lewat whatsapp tidak mungkin karena pribadi”jelas Aunur
“untuk saat ini, kita masih fokus di FB, karena yang ramai di Tabalong facebook”tegasnya
Pada pertemuan ini, juga diisi perwakilan kejaksaan Negeri Tabalong, Febrian Risky akbar. Febrian menjelaskan aturan terkait akun penyebar informasi hoax atau informasi mengandung sara, yang berpotensi menyebabkan kericuhan di masyarakat, dapat dikenakan hukum pidana kurungan serta denda.
“apabila tidak menjalankan fungsinya sebagai admin, apabila sudah mengetahui ada postingan yang mengandung unsur sara dan sebagainya, tapi hanya membiarkan dan jadi keonaran disitulah bisa dikenakan pidana”jelas Risky
“penyebaran hoax atau sara hukumannya bisa sampai empat tahun, dendanya bisa sampai 750 juta sampai 1 milyar”tambahnya
Kelompok informasi masyarkat ini diharapkan, menjadi tolak ukur masukan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan atau perbaikan.(sari)
