Sikapi Masalah Pasar Kelua, Begini Langkah Komisi II DPRD…

TABALONG – Komisi II DPRD Tabalong memfasilitasi pertemuan antara warga dan pedagang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, di Graha Sakata mabu’un. Kamis (21/01).

Mediasi ini merupakan tindak lanjut terhadap rencana penertiban 28 rumah warga dan pedagang yang bermukim di atas tanah Pemkab yang berada di belakang pasar kelua.

Dalam mediasi ini baik warga dan pedagang RT. 06 yang bermukim di tanah tersebut, tidak menerima keputusan penertiban dari DISPERINDAG.

Kepala DISPERINDAG Tabalong, Husin Ansari menjelaskan, tujuan dari penertiban tersebut untuk menata ulang para pedagang di pasar kelua, agar  aksi jual beli antara pedagang dan pengunjung pasar menjadi lebih mudah, dengan akses jalan yang lebih terbuka.

Husin juga megatakan, sebelumnya pihaknya sudah menawarkan solusi bagi para pedagang yang sudah lama bermukim di tempat tersebut, namun ditolak oleh warga dan pedagang.

Apa sih solusi yang kita berikan yang pertama kita tawarkan ke mereka adalah menyiapkan space tempat, toko, atau kios atau lapak bagi mereka untuk berdagang artinya mereka tetap bisa berdagang atau berusaha di pasar kelua tersebut, tapi kalau untuk membuat tempat tinggal, untuk dijadikan tempat tinggal di lokasi tersebut kembali, kami tetap tidak bisa melakukan ketetapan tersebut.” Terangnya.

Warga dan pedagang ini pun mengaku rutin membayarkan pajak tempat mereka tinggal. Namun setelah diteliti, bukti pembayaran merupakan pajak untuk penempatan ruko yang saat ini mereka tinggali.

Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Sumiati mengatakan bukti tersebut menunjukkan bahwa aset menjadi legalitas Pemkab Tabalong.

Yang anehnya pada saat rapat awal di sampaikan bahwa adanya bukti setoran pajak, kalau ada setoran pajak karena ada kepemilikan tanah itu artinya kita perlu meninjau kembali, tapi pada saat di kroscek ternyata PBB nya ini bukan merupakan bukti kepemilikan ha , tapi sebagai bentuk kewajiban bayar pajak atas penempatan menempati roku yang ada, oleh karena itu mereka tetap bersikeras ingin tetap tinggal disana.” Ungkapnya.

Karena kedua belah pihak belum menemukan solusi, Komisi II sebagai mediator berencana mengajak tim terpadu untuk melakukan tinjauan lapangan ke lokasi permukiman.

Tim terpadu terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Pajak, pihak Kepolisian, pihak Kecamatan, serta Bagian Hukum Setda Tabalong. (Rangga)

Next Post

Bupati Buka Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, Karena Ini..

Sen Jan 25 , 2021
TANJUNG – Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani membuka forum konsultasi publik perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong tahun 2019 – 2024, di Gedung Pusat Informasi dan Pembangunan Tabalong, Senin (25/01). Forum ini turut dihadiri seluruh SKPD Kabupaten Tabalong, DPRD, perwakilan lembaga pendidikan, perusahaan umum daerah, dan LSM. Dalam […]
error: