Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Tabalong Terhadap 2 Raperda

Tabalong – DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat parpurna ke 11 masa sidang 2 tahun 2020 dengan beragendakan penyampaian pendapat akhir 7 fraksi di dprd tabalong terhadap 2 raperda, untuk disahkan menjadi perda. Rapat digelar 16 Juni 2020, di Gedung Graha Sakata DPRD Tabalong.

Dua raperda yang akan disahkan kali ini, yaitu raperda perubahan perda nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, dan raperda penambahan penyertaan modal daerah ke pt bpr tabalong bersinar.

Dalam raperda perubahan perda nomor 2 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, 7 fraksi DPRD Tabalong menyetujui untuk dijadikan perda. Namun untuk raperda penambahan penyertaan modal daerah ke PT BPR Tabalong, dari 7 fraksi, hanya 4 yang menyetujui untuk dijadikan perda, sedangkan 3 fraksi sisanya belum menyetujui. 3 fraksi tersebut yakni, fraksi Gerindra, Demokrat, dan PPP Nasdem

“Fraksi gerindra belum bisa menerima perda tersebut karena kita tau keuangan kita pada saat ini dalam keadaan kurang baik, sekarang kita lebih fokus untuk menangani covid 19 jadi APBD kita sudah di fokuskan dan rasionalisasi. Yang kedua waktu yang ditetapkan untuk memberikan bantuan itu belum kita jalani untuk tahun 2021 karena kita masih di 2020, kalau memang keuangan APBD kita memungkinkan kenapa tidak apalagi ini untuk mendukung program pemerintah gerbang emas yang diperuntukan untuk pengusaha mikro, kita sangat mendukung kalau pemerintah bersedia untuk membantu mereka-mereka pengusaha mikro tetapi untuk saat ini belum hal yang tepat, betul pemulihan ekonomi tetapi pengkajian ulang BPR itu harus dilaksanakan” ucap Nor Farida

“Kami menginginkan paling tidak klarifikasi dulu di lapangan, tinjaunan lapangan kita laksanakan dengan dewan. Yang kedua panggil SKPD kalau memang ada memberikan satu rekomendasi kepada masyarakat yang salah sasaran” kata Mursalin.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DRPD Tabalong Mustafa mengatakan, setelah raperda tersebut di paripurnakan maka akan kembali dilakukan konsultasi ke provinsi kalimantan selatan, dan masih ada waktu untuk melakukan pembahasan.

“Nantinya ada ruang habis ini kita konsultasikan ke provinsi. Tadi bupati menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan kawan-kawan ada yang setuju ada yang tidak setuju itu bisa di evaluasi lagi evaluasi nya di provinsi, dan ruang untuk pembahasan itu masih ada jadi harapan kami kami DPRD sepakat tidak ada satu pun menghalang halangi terkait ini, kami semua dan kawan-kawan sepakat namun hanya dengan posisi sekarang yang pandemi corona”ucap Mustafa

Mustafa menambahkan, meski telah diparipurnakan, namun perda penyertaan penambahan modal ke PT BPR  harus diperkuat dengan  peraturan bupati, terkait petunjuk teknis penyaluran modal ke PT BPR. (Sherly)

Next Post

Tinjau TPA Mungkur Kelua, Komisi III DPRD Minta DLH Bangun Fasilitas Pendukung

Kam Jun 18 , 2020
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Tabalong – Komisi Tiga DPRD Tabalong besama Dinas Lingkungan Hidup pada 15 Juni 2020, meninjau lokasi tempat pembuangan akhir di mungkur desa karangan putih kecamatan kelua. Tinjauan dilakukan sebagai tindak lanuut dari aduan masyarakat terkait keberadaan tpa […]
error: