PAD Hingga Tata Batas Wilayah Jadi Bahasan Pertemuan DPRD Provinsi Kalteng Dengan Pemkab Tabalong

TVTABALONG – Komisi i DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong, pada 10 Juni 2021. Kunjungan ini untuk membahas pendapatan asli daerah dari pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan. Serta membahas batas wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tepatnya antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur.

Dalam pertemuan ini kedua belah pihak memastikan batasan wilayah antar Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Bartim, agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat yang menempati wilayah perbatasan. Baik dalam hal administrasi maupun pelayanan publik.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering mengatakan, pembahasan tentang finalisasi batasan wilayah, masalah aset ,dan pencatatan merupakan hal yang penting untuk didiskusikan untuk mencapai kepastian administrasi maupun yang lainnya.

“Dan juga kita tadi ya duduk bersama membicarakan masalah selain mengelola PAD lah, pajak air permukaan bagian air bawah tanah juga karena menuntaskan memfinalisasi persoalan batas, masalah aset ya pengalihan ataupun pencatatan aset-aset di perbatasan juga penting karena yang disampaikan Pak asisten tadi perlu ada kepastian administrasi maupun umum” Kata Yohannes Freddy Ering, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Tabalong, Zulfan Noor menjelaskan, wilayah batasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, khususnya antara Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong, sudah ditetapkan sesuai dengan  keputusan Kemendagri nomor 40 tahun 2018.

“Tadi sudah di informasikan bahwa untuk dengan  barito timur Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah ada peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2018, Nah itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat batasnya, mana itu batas Tabalong mana itu batas Kalteng sudah clear” Kata Zulfan Noor , Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Tabalong.

Zulfan noor juga meminta kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, agar Pemerintah Kabupaten Tabalong difasilitasi dalam penyerahan aset-aset milik Kabupaten Tabalong yang sudah masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Sehingga dapat tercatat dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.  (Maria Ulfah).

Next Post

Rapat Bersama Pemkab, Komisi I DPRD Tabalong Bahas Program Beasiswa

Kam Jun 17 , 2021
TVTABALONG – Komisi I DPRD Tabalong menggelar rapat terkait program beasiswa pendidikan kuliah, bagi warga tabalong, pada 10 Juni 2021. Rapat dihadiri dinas pendidikan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia setda, serta kepala bagian kesejahteraan rakyat setda Tabalong. Fokus Rapat diarahkan pada program beasiswa pendidikan, yang anggarannya terbagi […]