Pacu Percepatan Pembangunan Daerah, Raperda RDTR Kawasan Industri Saradang

Tabalong – Legislatif bersama Eksekutif Tabalong menggelar Rapat Paripurna DPRD Tabalong kelima masa sidang kedua tahun 2020, pada selasa 19 Mei 2020. Rapat digelar dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap, Raperda RDTR kawasan peruntukan industri seradang.

Dalam rapat paripurna ini semua fraksi di DPRD Tabalong menyampaikan kesepakatannya agar raperda RDTR kawasan industri,  disahkan menjadi perda.

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani menyampaikan, keberadaan RDTR ini menunjukkan Tabalong selangkah lebih maju, dalam rangka memacu percepatan pembangunan di daerah sekitar kawasan calon ibukota negara baru. Dengan adanya raperda RDTR Kawasan Peruntukan Industri Seradang, akan menjadi modal dasar pengembangan industri di kabupaten tabalong.

Keberadaan RDTR ini bagi kita di Tabalong menunjukkan kita selangkah lebih maju dalam rangka memacu percepatan pembangunan di daerah ini dan sebagaimana kami sampaikan ketika mengantar rancangan peraturan daerah ini bahwa rdtr kawasan peruntukan industri seradang merupakan upaya pemerintah pusat untuk memacu percepatan pembangunan di sekitar kawasan calon ibukota negara, karenanya kita sudah mempunyai modal dasar untuk pengembangan industri di kab. Tabalong ini dengan keberadaan raperda rdtr ini.” Ucap Anang

Berdasarkan raperda RDTR kawasan peruntukan industri Seradang, lingkup bagian wilayah perencanaan kawasan peruntukan industri seradang sesuai aspek administratif dan fungsional, memiliki total lahan 3 ribu 3 ratus 61 koma 31 hektar, yang terdiri dari sembilan zona.

Untuk zona kawasan peruntukan industri terdiri dari dua bagian, yakni kawasan peruntukan industri seluas seribu 46 koma 14 hektar, serta sentra industri kecil dan menengah seluas  27 koma 17 hektar. (Alfi)

Next Post

Raperda Perubahan Atas Perda Retribusi PKB Disahkan, Bab Baru Keringanan Retribusi Ditambahkan

Sen Mei 25 , 2020
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Tabalong – Raperda perubahan atas perda nomor delapan tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, telah disetujui oleh legislatif dan eksekutif Tabalong, pada Rapat Paripurna DPRD Tabalong kelima masa sidang kedua tahun 2020. Dalam rapat paripurna yang […]
error: