Meski Tak Miliki Wewenang Perbaiki Jalan Nasional Rusak, Ini Upaya Dinas PUPR Tabalong…

TABALONG – Jalan di setiap daerah umumnya terbagi dalam beberapa kategori, seperi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa. Perbedaan kategori ini juga membedakan letak kewenangan perbaikannya.

Seperti Jalan Nasional, yang hanya boleh dilakukan perbaikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional, selaku perpanjangan tangan Kementerian PUPR. Hal ini dikarenakan ruas Jalan Nasional merupakan aset pemerintah pusat. Sebagaimana dijelaskan kepala Dinas PUPR Tabalong, Wibawa Agung, saat dikonfirmasi pada selasa 13 Juli 2021.

“Sehubungan hal itu kerusakan yang ada karena angkutan jalan, yang ada di ruas baik yang ada di menuju ruas 3 jalan itu, itu adalah baik reservasi maupun peningkatan itu semua ada di tugasnya dari Kementerian PUPR pak. Sebetulnya tidak boleh sama sekali pak, karena itu adalah aset mereka. Karena nanti pada saat pemeriksaan akan menjadi tumpang tindih, baik pemeriksaan BPK maupun yang lain.” Kata Wibawa Agung Subrata, Kepala Dinas PUPR Tabalong.

Wibawa Agung juga menjelaskan, Dinas PUPR kabupaten hanya berwenang memberikan informasi setiap minggunya jika terjadi kerusakan di jalan nasional, kepada BPJN Kalsel. Informasi yang disampaikan berdasarkan hasil tinjauan lapangan, dan aspirasi warga. Hal ini juga berlaku untuk jalan berstatus milik provinsi.

Adapun jalan provinsi di Kabupaten Tabalong terbagi atas dua ruas jalan, yaitu Jalan Tanjung melewati Desa Wayau hingga ke Muara Uya sepanjang 51,212 kilometer, dengan lebar 4 meter. Dan Jalan Dahai – Tanjung melalui Desa Barimbun Tanta sepanjang 14,081 kilometer, dengan lebar 4 meter.

Sedangkan Jalan Kabupaten yang merupakan kewenangan penuh Dinas PUPR Tabalong, saat ini mempunyai total panjang mencapai 904,126 kilometer, dengan lebar bervariasi. Dan yang terakhir ialah Jalan Desa, yang berada dibawah Kewenangan Pemerintah Desa.  (Alfi Syahrin).

Next Post

Revitalisasi Pasar Untuk Peningkatan Ekonomi

Rab Jul 14 , 2021