Komisi II DPRD Pinta BPPRD Kaji Kembali Pembagian Lump Sum Payment Untuk Tabalong

TABALONG – Komisi II DPRD Tabalong meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengkaji kembali bagi hasil Lump Sum Payment dari PT. Adaro Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Komisi II DPRD pada rapat koordinasi yang digelar Komisi II, bersama BPPRD Tabalong. Rabu (13/01).

Ketua komisi II DPRD Tabalong Sumiati menjelaskan, saat ini pembagian Lump Sum Payment dari PT AI masih berlandaskan perjanjian lama, dengan nilai 40 persen untuk Pemerintah Provinsi, dan masing-masing 30 persen untuk Tabalong dan Balangan.

Lump sum payment ini saat ini pembagiannya iyalah 40 % provinsi, 30 % Tabalong, dan 30% Balangan, nah kami mengisyaratkan dan menghimbau bahwa ini perlu di kaji kembali karena mana objek dan subjeknya sudah berbeda, kalau dulu perjanjian 40 30 30 itu adalah perjanjian antara tabalong pihak provinsi dan juga kabupaten Hulu sungai utara, kan sekarang objeknya berbeda , dengan balangan.” Tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, kepala BPPRD Tabalong Erwan Mardani menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali Lump Sum Payment tersebut pada Gubernur KALSEL.

Surat permohonan tersebut menurut Erwan telah pihaknya kirim pada tahun 2020 lalu, dengan pembagian 20% untuk Pemprov, dan masing-masing 40% untuk Tabalong dan Balangan.

Nah pemerintah kabupaten Tabalong mengusulkan agar kedepan porsi pembagiannya itu adalah pemerintah provinsi Kalimantan selatan itu 20%, kemudian kabupaten tabalong dan kabupaten balangan itu masing masing 40%, nah ini sudah berproses sudah ada pertemuan di tingkat provinsi antara pemerintah provinsi Kalimantan Selatan Pemda Tabalong dan Pemda Balangan.” Ungkapnya.

Erwan berharap, usulan yang mereka ajukam dapat dipertimbangkan dan disetujui Pemerintah Provinsi, serta di dukung oleh Pemerintah Pusat. (Rangga)

Next Post

Komisi I DPRD Tabalong Harapkan Sarana dan Prasana Perawatan Pasien Covid-19 Di Percepat Kelengkapannya

Jum Jan 22 , 2021
MABU’UN – Komisi I DPRD Tabalong meminta Dinas Kesehatan agar melengkapi RSUD Usman Dundrung dengan berbagai alat kesehatan untuk menangani pasien covid-19 dengan gejala berat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kordinasi antara Komisi I dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Usman Dundrung dan RSUD Badaruddin Kasim. Rabu (20/01). Komisi I menilai, […]