Komisi 1 DPRD Tabalong Minta UPT Balai PKB Tingkatkan Layanan & PAD

Tabalong – Komisi dua DPRD Tabaong bersama Dinas Perhubungan, UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, atau UPT Balai PKB, Bagian hukum Setda Tabaong, dan BPPRD Tabaong, kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, mengenai perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tabaong nomor delapan tahun 2010, tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor. rapat digelar di ruang rapat lantai satu DPRD Tabaong, selasa 14 april 2020.

Rapat kali ini merupakan rapat dinas dari semua tahapan yang sudah dilakukan sejak bulan lalu. pada rapat terakhir ini membahas perubahan pasal delapan mengenai struktur dan tarif retribusi, dan penambahan pasal mengenai keringanan retribusi.

Sekretaris Dishub Tabaong, Khairul Anwar, dalam rapat menyampaikan poin poin tertentu mengenai tarif retribusi yang harus diubah melalui perda, karena tidak bisa hanya lewat perbup. ia juga menyampaikan hal ini dilakukan untuk memberi jaminan keselamatan di jalan, serta layanan yang sebaik baiknya kepada pelanggan.

“Ada nomen-nomenklatur yang harus diubah dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu mungkin dari Dinas Perhubungan kita mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mengakomodir peraturan yang lebih atas, dalam hal ini adalah peraturan dari Menteri Perhubungan dan aturan-aturan yang lainnya.” Ujar Khairul

Ketua komisi dua DPRD Tabaong, Sumiati, mengapresiasi kinerja UPT Balai PKB Dishub Tabaong, karena sudah mendapat predikat terbaik se kalsel. ia berharap perubahan perda dapat meningkat layanan yang diberikan UPT Balai PKB.

“Raperda ini merupakan Raperda revisi, bukan Raperda baru. Harapan kami nantinya Raperda ini disamping sebagai layanan, sebagai memberikan jaminan keselamatan kepada pengendara, namun juga merupakan sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah. Terus lahirnya Perda ini nantinya kami juga berharap Dinas Perhubungan lebih mensosialisasikannya karena di dalam Raperda ini ada satu pasal, adanya kita memuat yang dulunya kita tidak memuat pasal keringanan, di Raperda ini kita muat Raperda terkait masalah satu pasalnya, yaitu masalah keringanan retribusi.” Jelas Sumiati.

Dalam waktu sekitar sebulan, komisi Dua DPRD Tabaong bersama pihak terkait telah rampung membahas rancangan perubahan peraturan daerah tentang retribusi PKB. selanjutkan redaksi akan disesuaikan oleh bagian hukum, sebelum diparipurnakan. (Alfi)

Next Post

Raperda Baru, 7 Item Retribusi UPT Balai PKB Berubah

Kam Apr 16 , 2020
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Tabalong – Dalam rancangan perda terdapat tujuh item retribusi di UPT Balai PKB yang berubah, hal ini tertuang di dalam raperda mengenai perubahan atas perda tabalong nomor delapan tahun 2010, tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor. Perubahan ini […]
error: