DPRD Tabalong Panggil PT AAL Soal Perselisihan Pesangon

Tabalong – Komisi I DPRD Tabalong bersama dinas tenaga kerja Tabalong memanggil manajemen Pt Astra Agro Lestari, dalam rapat degar pendapat yang digelar 8 Maret 2022. Dalam rapat ini, komisi satu mendengar penjelasan dari pihak perusahaan.

Paslanya terdapat perbedaan persepsi aturan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan 36 mantan pekerjanya yang di phk. Terutama terkait hak pesangon yang diterima mantan pekerja.

Dalam RDP ini, manajemen perusahan menjelaskan pesangon yang mereka berikan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yang merupakan turunan dari undang-undang cipta kerja. Sedangkan mantan pekerja, meminta pesangon sesuai perjanjian kerja bersama, atau PKB yang mereka tanda tangani, sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 108.

“Secara kami dari sisi perushaan, sebenarnya dalam melaksanakan, kami sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, karna apa pun ceritanya, saat peristiwa, atau kasus tersebut terjadi, dari presiden sudah menyatakan bahwa untuk PP 35 itu sudah harus dilaksanakan.” Kata Suparmono, CDO PT AAL.

Komisi I DPRD Tabalong menyayangkan keputusan pihak manajemen perusahaan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Ferry Elpeni mengatakan, jika PKB masih berlaku maka kedua belah pihak harus mengacu pada pkb.

“Di cipta kerja itu tu kalau misalnya masa PKB nya masih berlaku otomatis ngikut peraturan terdahulu itu, beda kalau misalnya PKB nya habis, terus akan diadakan perpanjangan, itu nego beasa pulang, antara pihak perusahaan lawan karyawan, nah kita meumpati yang ini tergantung kesepakatan bersama pulang, tidak bisa salah satu pihak memaksakan kehendaknya tu kada bisa” Kata Ferry Elpeni, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabalong.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinasker Tabalong, Zulfan Noor. Pihak dinasker sendiri telah memediasi perselisihan ini beberapa kali dengan mengeluarkan rekomendasi agar manajemen perusahaan memberikan pesangon yang mengacu pada PKB.

“Tetap kita dari disnaker menyarankan sesuai anjuran yang sudah kita mediasi, yaitu membayar kompensasi sesuai PKB yang sudah mereka laksanakan, itu harus dilaksanakan, dalam artian tadi juga kita dengarkan dari pihak PT AAL menyampaikan ke forum bahwa dia akan minta waktu 1 minggu kedepan, tepatnya tanggal 16 maret 2022 akan ada keputusan dari pusat” Kata Zulfan Noor, Kepala Disnaker Tabalong.

Dari rapat ini, pihak manajemen PT Astra Agro Lestari meminta waktu 1 minggu, terkait keputusan yang akan diambil. Karena pihaknya akan menyampaikan hasil saran anggota dewan ke manajemen pusat. Pihak anggota dewan sendiri meyakini, jika kasus ini masuk ke peradilan hubungan industrial, maka pengadilan akan memuluskan sesuai anjuran disnasker. (Muhammad Ariadi).

Next Post

Bangkitkan Lahan Tidur Ratusan Hektar, Pemdes Hapalah Minta Normalisasi Sungai

Kam Mar 10 , 2022
Tabalong – Pemerintah Desa hapalah, Kecamatan Banua Lawas, mengusulkan normalisasi dua badan sungai yang memiliki aliran berbeda, yakni sungai di rt delapan, dan di rt lima hingga delapan. Usulan ini sempat disampaikan saat musrenbang. Kemudia disampaikan kembali saat Komisi 3 DPRD Tabalong dan dinas PUPR Tabalong meninjau lokasi pada 7 […]