DPRD Akan Tindaklanjuti Aspirasi Serikat Pekerja

Tabalong – Adanya penolakan 9 poin dalam rancangan undang-undang omnibuslaw cipta kerja, oleh Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Site Adaro, yang disampaikan saat penyapaian aspirasi ke kantor DPRD Tabalong, pada kamis 19 Maret 2020, disambut baik oleh DPRD Tabalong, terutama Komisi 3 yang menerima aspirasi mereka.

Ketua Komisi 3, Supoyo mengatakan, 9 usulan tersebut akan pihaknya terima. Supoyo mengatakan akan menyampaikan aspirasi ke Ketua DPRD Tabalong dan akan ditindak lanjuti ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI.

“beliau ke dewan menyampaikan usulan-usulan kaitan omnibus law rancangan undang-undang cipta kerja, jadi ada 9 usulan yang disampaikan ke dewan Komisi 3, sebenarnya ini wilayahnya Komisi 2 Cuma tadi yang menerima komisi 3 karena Komisi 2 keluar daerah. Ada 9 usulan yang kami terima dan kami respon nanti kami sampaikan ke Ketua DPRD Tabalong kemudian kita tindak lanjuti lagi ke DPR RI” kata Supoyo.

Salah seorang anggota komisi 3 DPRD Tabalong, Akhmad Helmi mengatakan, penyampaian aspirasi ke DPRD dirasa tepat. Pasalnya setiap pembahasan rancangan undang-undang, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, terutama jika RUU tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Sesuai dengan aturan bahwa setiap pembahasan rancangan undang-undang bahwa aspirasi dari masyarakat bisa disampaikan sesuai jalur yang sudah disediakan, artinya mereka yang ada di daerah bisa menyampaikan aspirasi nya melalui hirarki nya kalau itu serikat pekerja ada di provinsi dan pusat, dan bagi mereka yang mandiri di daerah bisa saja langsung menyampaikan ke dprd setempat” Ujar Helmi.

Pihak DPRD pun secepatnya akan membawa usulan tersebut ke DPR RI. Hal tersebut dilakukan apabila situasi Indonesia sudah aman dari virus corona. Megingat saat ini anggota DPRD membatasi kunjungan kerja ke luar daerah. (Sherly)

Tinggalkan Balasan

Next Post

Dinkes Buka Layanan Kesehatan Di MPP

Jum Mar 20 , 2020
Tabalong – Dinas Kesehatan Tabalong, turut berpartisipasi dalam memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik, sejak 21 Maret 2020. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan berupa screening deteksi dini penyakit tidak menular, akupressure, konsultasi corona, ruang menyusui dan perawatan anak, kepesertaan penerima bantuan iuran, serta penyuluhan kesehatan. “Di Mal pelayanan publik ini […]