Dinilai Kreatif & Inovatif, Komisi II DPRD Harapkan BPPRD Lebih Memperhatikan Penarikan Pajak Tak Bebankan Masyarakat

MABU’UN – Komisi II DRPD Tabalong menggelar rapat bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) terkait evaluasi kinerjanya di tahun 2020. Yang  digelar di gedung Graha Sakata. Rabu (13/01).

Dalam kesempatan ini BPPRD menyampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi yang mencapai 83,12%.

BPPRD pun mneyampaikan kurang maksimalnya realisasi retribusi ini lantaran pandemi covid-19 yang mengahantan perekonomian masyarakat.

Berbanding terbalik, Komisi II DPRD Tabalong justru menilai realisasi retribusi BPPRD tahun ini cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya, bahkan dalam kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini.

Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Sumiati menilai tingginya realisasi ini tak terlepas dari inovasi kreatif BPPRD. Namun ia berpesan agar penarikan pajak dan retribusi tetap memperhatikan kondisi pandemi agar tidak terlalu membebani masyarakat.

Lebih kreatif lagi mencari ruang-ruang yang dapat dilakukan pemungutan retribusi dengan tetap memperhatikan tidak melakukan pembebanan kepada masyarakat, karena mana kondisi sekarang ini perlu kita juga menyadari nah dari sisi ini ternyata target PBB ini perlu masih di genjot karena mana, capaian yang ada di tahun 2020 ini,  hanya sekitar 86%  jadi mudah mudahan di tahun 2021 ini akan dapat terpenuhi.” Tandasnya.

Kepala BPPRD Tabalong Erwan Mardani menjelaskan, tingginya realisasi pajak dan retribusi tak terlepas dari peran pihak terkait, seperti pihak Kecamatan, hingga Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

Prestasi dan kinerja yang maksimal ini tentu merupakan prestasi tim, prestasi kawan-kawan pimpinan skpd yang mempelopori retribusi daerah termasuk juga jajaran kami mulai dari kepala bidang dari kepala sub bidang di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini, di dukung oleh semua camat didukung oleh semua lurah dan kepala desa.” Ungkapnya.

Erwan menambahkan, kedepan pihaknya berencana melakukan kerja sama dengan perjanjian kepada asosiasi pemerintah desa se-Kabupaten Tabalong.

Pasalnya lokus aktivitas pembayaran PBB, lebih banyak terjadi pada kelurahan dan desa-desa. (Rangga)

Next Post

Dinas Ketahanan Pangan Distribusikan 1,6 Ton Beras ke Wilayah Terdampak Banjir di Tabalong

Kam Jan 21 , 2021
TABALONG – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong, telah mendistribusikan sekitar 1,6 ton beras, untuk memenuhi konsumsi warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Tabalong. Rabu (20/01). Beras tersebut dibagi di 3 wilayah di Tabalong, seperti di wilayah tengah, selatan dan utara kabupaten Tabalong. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tabalong, Norzain […]