Covid-19, Pemkab Turunkan Target PAD 50 Milyar

Tabalong – Pemerintah kabupaten tabalong melalui badan pengelola pajak dan retribusi daerah , telah melakukan penyesuaian target pendapatan asli daerah dalam apbd 2020.penyesuaian dilakukan karena dampak dari pandemi covid-19, yang melemahkan perekonomian.

Hal tersebut dipaparkan Kepala
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Erwan Mardani, saat rapat
koordinasi optimalisasi dan yustisi pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten tabalong, 14 mei 2020.

Sebelum pandemi covid 19,
pemerintah kabupaten tabalong menargetkan pendapatan asli daerah tahun anggaran
2020 sebesar 206 milyar. Namun karena adanya wabah covid 19 yang melanda indonesia
termasuk di kabupaten tabalong, maka proyeksi pad disesuaikan menjadi 156
milyar, atau mengalami pengurangan sebesar 49 milyar.

Pengurangan hasil dari
penyesuaian berasal dari beberapa sumber pendapatan yang masuk dalam pad.
Seperti penyesuaian pendapatan di pajak daerah yang berkurang 12 milyar, dari
target semula 86 milyar menjadi 73 milyar. Selain itu penyesuaian juga terjadi
di retribusi daerah yang berkurang 10 juta dari target semula. Penyesuaian juga
terjadi di sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan pengurangan
37 milyar.

Kepala BPPRD Tabalong, Erwan
Mardani mengatakan, untuk retribusi daerah, penyesuaian lebih lanjut akan
diakomodir pada apbd perubahan tahun anggaran 2020 di bulan juli atau agustus
2020.

Kami tetap welcome tetap memberikan pintu bagi pimpinan SKPD yang akan melakukan
penyesuaian atau revisi, sehingga nanti di apbd perubahan sekitar juli atau agustus
sudah benar2 fix atau final
” ucap Erwan

Erwan menambahkan, 11 pajak daerah yang ditangani oleh BPPRD telah dilakukan penyesuaian karena covid 19 sebesar 73 milyar, dari target semula 86 milyar. Penyesuaian paling tinggi terjadi pada pajak restoran sebesar 4,4 milyar. (Sherly)

Next Post

Pemkab Tabalong Rakor Bersama KPK & Kementerian ATR, Ini Yang Dibahas

Rab Mei 20 , 2020
Tabalong – Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tabalong, menggelar rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah 8 Kalsel, Kementrian Agraria Dan Tata Ruang, Dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan, pada 12 Mei 2020, melalui video conference jarak jauh. Dalam rapat ini dibahas salah satunya mengenai pembayaran PBB dan […]