Bahas Angkutan Batu Bara, Forkord LSM Bertemu Dewan

Tabalong – DPRD Tabalong bersama Forum Koordinasi Lsm dan Dishub Tabalong, menggelar rapat dengar pendapat membahas mengenai aturan batu bara yang dilarang untuk melintasi jalan negara, baik jalan Kabupaten maupun jalan provinsi. Hal tersebut sudah tertuang di dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2012, tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.

Pegiat LSM Tabalong, Ahmad Rusmadi mengatakan, masih ada angkutan batu bara milik PT CONCH yang melintasi jalan negara. Hal tersebut menyalahi aturan yang ada. Sehingga rusmadi meminta pemerintah daerah untuk tegas menjalankan aturan tersebut.

harapan kita pemerintah daerah benar-benar menjalankan aturan yang sudah dijalankan tersebut jangan pilah-pilah kalau sudah ada aturan tegas nah jangan sampai daerah kita sudah memperbaiki infrastruktur bersusah payah tetapi ada pihak lain menggunakan tanpa ada kontribusi kedaerah nah kan kita rugi jadi nya” Kata Ahmad Rusmadi, Pegiat Forum Koordinasi LSM Tabalong.

Sekretaris Dishub Tabalong Muhammad Fahmi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban angkutan batu bara yang melintasi jalan negara.

pada prinsip nya kita mendukung aja kegiatan ini kita siap bekerjasama untuk melakukan penertiban angkutan dijalan” Kata M. Fahmi, Sekretaris Dishub Tabalong.

Sebelumnya, pihak sekretariat DPRD Tabalong sudah mengundang manajemen PT Conch untuk berhadir dalam rapat ini, memberikan penjelasan hal tersebut. Namun pihak perwakilan perusahaan tidak menghadiri rapat. DPRD Tabalong menyayangkan ketidakhadiran perwakilan PT CONCH. (Nova Arianti).

Next Post

Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM Tabalong Naik Ke Level 3

Rab Mar 2 , 2022
Tabalong – Setelah dua minggu terakhir berada di level dua, kini PPKM Tabalong naik ke level tiga. Hal tersebut berdasarkan inmendagri, yang berlaku sejak 1 sampai 14 Maret 2022. Berada di PPKM level 3, membuat kegiatan masyarakat di tabalong diperketat, yaitu dengan membatasi kapasitas tempat maksimal hanya 50 persen untuk […]